PILARBERITA.ID, SULUT – Anggota DPRD Sulawesi Utara dari Fraksi PDI Perjuangan, Tonni Supit, melontarkan kritik keras terhadap kualitas pelayanan transportasi di wilayah kepulauan, khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sitaro, dan Talaud.

Ia menilai sektor perhubungan laut masih belum dikelola secara maksimal, padahal menjadi urat nadi mobilitas masyarakat dan distribusi logistik di daerah perbatasan tersebut.

Dalam Rapat Dengar Pendapat yang digelar Komisi III DPRD Sulut bersama Kementerian Perhubungan pada Selasa, 27/01/26, Tonni secara terbuka mempertanyakan komitmen pemerintah pusat dalam menjamin keberlanjutan angkutan penyeberangan dan transportasi darat yang terintegrasi.

Ia menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah agar layanan subsidi, termasuk untuk kapal penyeberangan, benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga kepulauan.

Politisi senior ini juga menyinggung status sejumlah kapal yang sebelumnya berada di bawah kewenangan kementerian namun telah dihibahkan ke daerah, serta ketidakjelasan pengelolaan dan tanggung jawab operasional berpotensi menghambat pelayanan publik.

Tonni pun mendesak adanya kepastian regulasi serta dukungan anggaran yang memadai supaya transportasi laut di Sangihe, Sitaro, dan Talaud tidak terus berada dalam kondisi terbatas.