PILARBERITA.ID, SULUT – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Hillary Julia Tuwo, memberikan perhatian khusus terhadap realisasi anggaran triwulan pertama pada program pemberdayaan masyarakat yang dinilai masih minim pelaporan.

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Sulut bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sulut yang berlangsung di ruang rapat Komisi I, Selasa 19/05/26.

Dalam Rapat yang dipimpin Ketua Komisi I Brairn Waworuntu, Hillary Tuwo menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pemberdayaan yang dibiayai melalui anggaran pemerintah.

Legislator daerah pemilihan Minahasa Utara-Bitung itu menilai laporan realisasi anggaran perlu disampaikan secara jelas dan terukur agar DPRD dapat melakukan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap pelaksanaan program di lapangan.

Menurut Hillary, keterbukaan informasi terkait penggunaan anggaran menjadi bagian penting dalam memastikan program pemberdayaan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ia berharap Dinas PMD Sulut dapat meningkatkan kualitas pelaporan dan memperkuat evaluasi terhadap setiap program yang dijalankan sehingga tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dapat tercapai secara efektif dan tepat sasaran.