PILARBERITA.ID, SULUT – Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Victor Mailangkay menegaskan pentingnya memastikan kebijakan konservasi di Pulau Bunaken dan Pulau Manado Tua tidak mengabaikan sejarah serta adat masyarakat lokal.

Pesan itu ia sampaikan saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAP DPD RI mewakili Gubernur Sulut Yulius Selvanus.

Dalam pertemuan tersebut, Mailangkay menyorot konflik agraria yang sudah berlangsung hampir sepuluh tahun.

Warga disebut menghadapi berbagai kendala, mulai dari sertifikasi tanah hingga pembatasan pembuatan sumur bor yang berkaitan dengan aturan lingkungan.

Ia menekankan keseriusan Pemprov Sulut menyelesaikan persoalan tersebut demi kepastian hak dan kesejahteraan warga.

Mailangkay juga berharap forum RDPU menghasilkan langkah nyata agar keluhan masyarakat tidak terus berulang.

Pertemuan itu menjadi pengingat bahwa konservasi Taman Nasional Bunaken sebagai warisan dunia harus berjalan selaras dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat yang telah lama bermukim di kawasan tersebut.