PILARBERITA.ID, SULUT – dialog antara Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat bersama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) digelar di ruang Komisi III DPRD Sulut dan dihadiri organisasi Cipayung, BEM, dan OKP.

Dialog ini membahas mengenai penyampaian atas tuntutan kebijakan Pemerintah Daerah maupun Nasional terkait kenaikan gaji anggota DPRD.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Sulut dari Fraksi Gerindra Hilary Tuwo menegaskan bahwa, pihaknya membuka ruang selebar-lebarnya untuk mendengarkan mahasiswa.

“Sesuai himbauan Presiden RI Prabowo Subianto, kita harus membuka ruang dialog sebesar-besarnya. Sebagai wakil rakyat, kewajiban kami mendengarkan, menampung, serta menindaklanjuti aspirasi yang berkembang,” ujar Tuwo.

Tuwo menambahkan bahwa suara mahasiswa adalah refleksi penting bagi DPRD. “Kepercayaan publik harus terus kita jaga. Aspirasi mahasiswa menjadi cermin bagi DPRD untuk melakukan perbaikan ke depan,” katanya.

Terkait tuntutan yang disampaikan, Tuwo menjelaskan bahwa ada isu nasional seperti 17+8 yang akan diteruskan ke DPR RI, sementara untuk isu-isu lokal, DPRD Sulut siap memfasilitasi sesuai kewenangan dan kemampuan daerah.

“Kalau kewenangan pusat, kami teruskan ke DPR RI. Untuk tuntutan lokal, kami siap mendengarkan dan menindaklanjuti bersama pemerintah provinsi,” tegasnya.

Dialog ini menjadi momentum penting membangun sinergi antara mahasiswa dan DPRD, demi memperkuat kepercayaan publik dan menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat Sulawesi Utara.